Bakamla Payakumbuh

Loading

Bakamla: Penegakan Hukum Maritim di Wilayah Perairan Indonesia


Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia merupakan lembaga yang bertugas dalam penegakan hukum maritim di wilayah perairan Indonesia. Dibentuk pada tahun 2014, Bakamla memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, tugas utama lembaganya adalah “melindungi kedaulatan negara, melindungi kepentingan nasional, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beraktivitas di perairan Indonesia.” Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk meningkatkan penegakan hukum maritim.

Salah satu tugas Bakamla adalah melakukan patroli di perairan Indonesia untuk mengawasi aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan ilegal, penambangan pasir ilegal, dan penyelundupan barang. Dalam sebuah wawancara, Direktur Penindakan Bakamla, Laksamana Pertama TNI Wisnu Pramandita, menyatakan bahwa “penegakan hukum maritim merupakan hal yang penting untuk melindungi sumber daya laut Indonesia.”

Bakamla juga bekerja sama dengan negara-negara lain dalam memerangi kejahatan di laut, seperti pencurian kapal dan penyelundupan narkoba. Menurut Kepala Staf Bakamla, Laksamana Muda TNI Farid Zainal Abidin, kerjasama internasional sangat penting dalam upaya penegakan hukum maritim. “Kami terus meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam memerangi kejahatan di laut,” ujarnya.

Dengan adanya Bakamla, diharapkan penegakan hukum maritim di wilayah perairan Indonesia dapat menjadi lebih efektif. Dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk menciptakan laut Indonesia yang aman dan bersih. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, “Kerjasama antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan laut Indonesia.”

Peran dan Kewenangan Bakamla dalam Pengawasan Laut Indonesia


Peran dan kewenangan Bakamla dalam pengawasan laut Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Bakamla atau Badan Keamanan Laut merupakan lembaga yang bertugas untuk melindungi wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk illegal fishing, smuggling, dan terorisme laut.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, peran Bakamla sangat strategis dalam menjaga keamanan laut Indonesia. “Kami bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas di laut guna mengamankan wilayah perairan Indonesia,” ujarnya.

Kewenangan Bakamla dalam melakukan pengawasan laut Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa Bakamla memiliki kewenangan untuk melakukan patroli laut, memantau lalu lintas kapal, dan melakukan tindakan penegakan hukum di laut.

Dr. Muhammad Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, juga menyoroti pentingnya peran dan kewenangan Bakamla dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Menurutnya, “Bakamla harus mampu bekerja dengan baik dan efisien dalam melindungi wilayah perairan Indonesia agar terbebas dari berbagai ancaman.”

Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI AL, KKP, dan Kepolisian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan laut Indonesia dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Dengan peran dan kewenangan yang jelas, diharapkan Bakamla dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan laut, Bakamla memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman di laut.