Bakamla: Penegakan Hukum Maritim di Wilayah Perairan Indonesia
Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia merupakan lembaga yang bertugas dalam penegakan hukum maritim di wilayah perairan Indonesia. Dibentuk pada tahun 2014, Bakamla memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut Indonesia.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, tugas utama lembaganya adalah “melindungi kedaulatan negara, melindungi kepentingan nasional, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang beraktivitas di perairan Indonesia.” Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk meningkatkan penegakan hukum maritim.
Salah satu tugas Bakamla adalah melakukan patroli di perairan Indonesia untuk mengawasi aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan ilegal, penambangan pasir ilegal, dan penyelundupan barang. Dalam sebuah wawancara, Direktur Penindakan Bakamla, Laksamana Pertama TNI Wisnu Pramandita, menyatakan bahwa “penegakan hukum maritim merupakan hal yang penting untuk melindungi sumber daya laut Indonesia.”
Bakamla juga bekerja sama dengan negara-negara lain dalam memerangi kejahatan di laut, seperti pencurian kapal dan penyelundupan narkoba. Menurut Kepala Staf Bakamla, Laksamana Muda TNI Farid Zainal Abidin, kerjasama internasional sangat penting dalam upaya penegakan hukum maritim. “Kami terus meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam memerangi kejahatan di laut,” ujarnya.
Dengan adanya Bakamla, diharapkan penegakan hukum maritim di wilayah perairan Indonesia dapat menjadi lebih efektif. Dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk menciptakan laut Indonesia yang aman dan bersih. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, “Kerjasama antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan laut Indonesia.”